Sejarah

Kelahiran dan perkembangan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia tidak terlepas dari perkembangan pendidikan dokter di Indonesia, yang dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Penyakit paru telah lama dikenal umat manusia. Penemuan basil tuberkulosis oleh Robert Koch pada tahun 1882 merupakan sebuah langkah yang sangat maju untuk memastikan diagnosis tuberkulosis. Semenjak tahun 1926 alat Rontgen digunakan secara luas untuk menegakkan diagnosis kelainan paru.
Menurut De Langen dan Van Joost, relief pada Candi Borobudur menggambarkan penyakit paru di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penyakit paru telah lama dikenal di Indonesia. Kelahiran dan perkembangan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia tidak terlepas dari perkembangan pendidikan dokter di Indonesia, yang dimulai sejak zaman penjajahan Belanda.

 

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DOKTER PARU INDONESIA

soetomo-jadul1  soetomo-jadul5soetomo-jadul3 soetomo-jadul4

  1. Pendidikan dokter jaman Belanda

Pada tahun 1847, terjadi wabah cacar di Banyumas yang mengancam kehidupan masyarakat. Hal itu menyadarkan pemerintah Belanda bahwa jumlah tenaga dokternya terbatas untuk mengatasi musibah tersebut. Pemerintah Kolonial membuka Sekolah Dokter Jawa di Indonesia sekitar tahun 1851. Pendidikan dokter saat itu hanya ditempuh 2 tahun. Dokter pertama lulusan saat itu diberi gelar “dokter Jawa”. Peran mereka adalah menjadi juru cacar membantu dokter Belanda.
Pada tahun 1902, sekolah dokter jawa diubah menjadi STOVIA yang berlokasi di Jakarta dengan lama pendidikan 8 tahun, kemudian ditambah menjadi 10 tahun (pada tahun 1912). Gelar dokter jawa diganti namanya dengan “Indische Arts”. Pada tahun 1913, didirikan NIAS (Nederlandsch Indische Artenschool) di Surabaya, inilah yang dianggap sebagai tonggak pendidikan dokter di Surabaya.
Terjadi beberapa kali perubahan kurikulum pedidikan dokter pada jaman Belanda. Pada tahun 1927, pendidikan dokter ditempuh dalam waktu 7 tahun. Sampai dengan tahun 1941, telah dihasilkan 324 Indische Artsen.

 

  1. Dokter Paru jaman Belanda

Diawal abad 19, penyakit tuberkulosis paru merupakan penyakit rakyat diseluruh Indonesia. Penanggulangan penyakit paru, khususnya tuberculosis paru menjadi penting. Pada tahun 1908, Pemerintah Hindia Belanda membentuk suatu perkumpulan, dinamakan Centrale Vereeniging voor Tuberculose Bestrijding (CVT). Pemerintah Kolonial juga mendirikan beberapa sanatorium untuk perawatan penderita tuberculosis. Namun usaha preventif yang jauh lebih penting saat waktu itu belum dijalankan.
Dalam tahun 1933 perkumpulan ini diubah menjadi yayasan, yaitu Stiching Centrale Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose (SCVT) yang diresmikan oleh Ny. de Jonge (istri Gubernur Jenderal Belanda kala itu). Dokter Van der Plaats adalah dokter ahli radiologi (Rontgenoloog) pertama yang memimpin SCVT. Mulai saat itulah mulai pemberantasan tuberkulosis paru di Indonesia secara besar-besaran.
SCVT berhasil mendirikan 15 sanatorium besar dan kecil dan 20 biro konsultasi (CB) yang tersebar terutama di Pulau Jawa. Namun tujuan yayasan ini bukan hanya mendirikan sanatorium, namun juga menjalankan berbagai usaha preventip dan pengobatan seperlunya kepada rakyat. SCVT ini mendapat subsidi dari Pemerintah Hindia Belanda, disamping sumber keuangan lain seperti sumbangan dana  1 sen tiap orang tiap hari Senin (Maandag-cent).
Dokter saat itu dilatih oleh radioloog (dokter spesialis radiologi), untuk deteksi TB paru karena cara deteksi dan diagnosis utama waktu itu ialah secara fluoroskopi (sinar tembus) atau yang dikenal saat itu sebagai alat doorlichting. Dokter ahli paru awalnya diberi gelar brevet Longarts (long=paru, arts=dokter). Setelah mahir, mereka bekerja di Consultatie Bureau (CB), untuk mengobati penderita, termasuk yang dikirim oleh radiolog karena dugaan TB paru. Para Longarts ini kemudian mengembangkan diri di bidang keilmuan, khususnya ke arah klinik, sehingga dengan bekal pengetahuan dan keterampilan dasar sebagai dokter ditambah kemampuan di bidang radiologi serta bidang klinik khususnya masalah penyakit paru jadilah para Longarts ini suatu keahlian yang cukup komprehensif, khususnya di bidang tuberkulosis. Pengetahuan mereka juga mencakup penguasaan segi kedokteran komunitas.
Sejak tahun 1937 SCVT telah mempunyai sebuah klinik di Medan yang berbentuk rumah sakit, yang dikenal sebagai Koningin Emma Kliniek yang dilengkapi dengan Biro Konsultasi. Hal tersebut merupakan suatu kemajuan dibidang pengobatan tuberkulosis saat itu, karena sebelumnya pemecahan masalahnya lebih ditekankan pada perawatan penderita di sanatorium.
Pada jaman penjajahan Belanda Longatrs yang berkebangsaan Indonesia sudah ada antara lain Prof. JC. Kapitan, Dr. Agus dan Prof. HR. Suroso.

soetomo-jadul2

Gambar: ruangan paru (sekarang ruang palem II RSUD Dr.Soetomo)

 

  1. Pendidikan dokter paru jaman Jepang

Pada tahun 1942, Indonesia dijajah oleh Jepang. Saat itu sempat terjadi penutupan STOVIA dan NIAS. Setelah berselang satu tahun, Jepang membuka lagi sekolah dokter dengan nama “Ika Daigaku” yang merupakan gabungan mahasiswa STOVIA dan NIAS dengan bahasa pengantar Bahasa Indonesia. Selama pendudukan Jepang, disambung dengan pecahnya Perang Kemerdekaan, segala usaha SCVT menjadi berantakan.  Dalam perkembangannya SCVT sejak 20 Januari 1956 diubah namanya menjadi Yayasan Pemberantasan Penyakit Paru di Indonesia (YP3I). Pada tahun 1985, YP3I mengadakan fusi dengan Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI).

 

  1. Pendidikan dokter paru jaman kemerdekaan

Tidak banyak diketahui bagaimana situasi pemberantasan tuberkulosis di Indonesia selama revolusi kemerdekaan dan sesaat sesudah proklamasi. Yang lebih banyak diketahui adalah bahwa Jenderal Sudirman adalah salah seorang penderita TB paru.
Pada jaman kemerdekaan tahun 1945, Ika Daigaku diambil alih oleh pemeritah Republik Indonesia dan diganti namanya menjadi Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia. Kemudian perguruan tersebut dipencar di Jakarta , Solo, Klaten dan Malang untuk persiapan agresi Belanda. Tahun 1948, saat agresi militer, Belanda menutup Perguruan Tinggi Kedokteran Republik Indonesia di Malang, Solo dan Klaten kemudian membuka lagi pendidikan dokter (Faculteit der Geneeskunde) di Jakarta dan Surabaya, yang setahun kemudian diserahkan secara penuh kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1949, namanya diubah menjadi Fakultet Kedokteran serta didirikan juga di Yogyakarta.

Pada tanggal 5 Desember 1950 Pemerintah RI mengirim surat kepada Unicef’s Chief of Mission dan WHO Respresentative di Jakarta mengenai laporan perkembangan TB di Indonesia yang mengkhawatirkan. Dalam perundingan antara Pemerintah RI, WHO dan Unicef, dicapai persetujuan berupa dibukanya dua pilot project bantuan WHO dan Unicef dalam bulan Oktober 1952, yaitu  Tuberculosis demonstration and Training Programmed dan BCG Demonstration and Training Programmed.
Pada tahun 10 November 1954, secara resmi Fakultet Kedokteran Cabang Surabaya dipisahkan dari induknya Fakultet Kedokteran Universitet Indonesia dan digabung dengan Universitas Airlangga. Mulai itulah dijadikan tanggal berdirinya Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
Pada tahun 1955, pendidikan Longarts dokter dari dokter umum dihentikan oleh Bagian Penyakit Dalam Universitas Indonesia dan dijadikan lanjutan pendidikan Dokter Ahli Penyakit Dalam. Subbagian Penyakit Paru Universitas Indonesia dipindahkan ke RS Persahabatan pada tahun 1964. Penyerahan secara resmi dilakukan pada tanggal 7 Nopember 1963 yang kemudian dijadikan sebagai hari jadi Rumah Sakit Persahabatan. Tahun 1975 Bagian Paru dinyatakan sebagai Bagian tersendiri di FKUI, sekarang disebut Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FKUI.

 

e. Berdirinya Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)
Pada tanggal 8 September 1973 diadakan rapat Panitia Pembentukan Perkumpulan untuk Dokter Ahli Paru yang diprakarsai oelh Dr. Rasmin Rasjid (saat itu selaku Kepala Bagian Pulmonologi FKUI / Unit Paru RS Persahabatan Jakarta). Rapat tersebut dihadiri oleh 20 orang dokter ahli penyakit paru, 19 orang dari dari Jakarta dan hanya seorang dari Bandung. Saat itulah dibentuk IDPI (Ikatan Dokter Paru Indonesia).
Nama Pulmonologi untuk ilmu penyakit paru diterima dengan resmi oleh Ikatan Dokter Paru Indonesia pada tahun 1973. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) yang semula bernama Ikatan Dokter Paru Indonesia (IDPI) yang didirikan pada tahun 1973 adalah organisasi profesi yang menghimpun seluruh dokter spesialis paru di Indonesia. Sejak berdirinya sudah menyelenggarakan kongres 13 (tiga belas) kali sampai dengan tahun 2012.
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DOKTER PARU SURABAYA
Pada tahun 1957, hasil Konferensi Panitia Tuberkulosis memutuskan untuk memintakan kedudukan Bagian Penyakit Paru dalam lingkungan Fakultas Kedokteran. Usul ini diterima di Surabaya dan berdirilah Bagian Penyakit Paru dalam lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dipimpin oleh Prof. Kapitan. Sejak itulah sejarah kedokteran paru ada di Surabaya. Berdirinya Bagian paru diperingati setiap 10 November.

العربية简体中文EnglishDeutschBahasa IndonesiaEspañol